CARAPANDANG -Â Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Hanteru Sitorus menilai bahwa gambar Menteri BUMN Erick Thohir di sejumlah mesin anjungan tunai mandiri (ATM) masih dalam batas kewajaran, sehingga tidak perlu dijadikan polemik berkepanjangan.
"Menurut saya masih dalam batas kewajaran dan etika," kata Deddy melalui keterangannya kepada media, di Jakarta, Rabu (18/5/2022).
Kecuali, lanjut dia, penampilan gambar Menteri BUMN itu bernuansa kampanye pilpres seperti yang dilakukan salah satu kepala daerah dalam program mudik. Itu baru bisa disebut tidak etis bahkan cenderung manipulasi, ujarnya.
Menurutnya, kalau sekadar tampilan gambar pribadi, semua kementerian menaruh foto para menterinya dalam semua materi, wahana maupun media komunikasi publik-nya. Hal yang sama juga dilakukan oleh kepala daerah.
"Sepanjang tidak ada aturan atau kepatutan yang dilanggar, harusnya bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Batasnya jelas menurut saya, regulasi dan etika atau kepantasan," kata anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Deddy memahami kehadiran Erick Thohir yang intens di ruang publik, termasuk media sosial, pasti menyebabkan pro dan kontra. Juga menjadi wajar ketika semua aktivitas itu dikait-kaitkan dengan isu pencalonan pilpres.
"Sah-sah saja orang berargumentasi tetapi fundamentalnya adalah apakah ada hukum dan kepatutan yang dilanggar? Itu yang seharusnya jadi perdebatan," ucap Deddy.
Menurut dia, Erick punya hak politik dan jabatan menteri itu jabatan politis, sehingga wajar mendapatkan keuntungan politik dari jabatan yang diembannya.
Halaman :
"Menurut saya masih dalam batas kewajaran dan etika," kata Deddy melalui keterangannya kepada media, di Jakarta, Rabu (18/5/2022).
Kecuali, lanjut dia, penampilan gambar Menteri BUMN itu bernuansa kampanye pilpres seperti yang dilakukan salah satu kepala daerah dalam program mudik. Itu baru bisa disebut tidak etis bahkan cenderung manipulasi, ujarnya.
Menurutnya, kalau sekadar tampilan gambar pribadi, semua kementerian menaruh foto para menterinya dalam semua materi, wahana maupun media komunikasi publik-nya. Hal yang sama juga dilakukan oleh kepala daerah.
"Sepanjang tidak ada aturan atau kepatutan yang dilanggar, harusnya bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Batasnya jelas menurut saya, regulasi dan etika atau kepantasan," kata anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Deddy memahami kehadiran Erick Thohir yang intens di ruang publik, termasuk media sosial, pasti menyebabkan pro dan kontra. Juga menjadi wajar ketika semua aktivitas itu dikait-kaitkan dengan isu pencalonan pilpres.
"Sah-sah saja orang berargumentasi tetapi fundamentalnya adalah apakah ada hukum dan kepatutan yang dilanggar? Itu yang seharusnya jadi perdebatan," ucap Deddy.
Menurut dia, Erick punya hak politik dan jabatan menteri itu jabatan politis, sehingga wajar mendapatkan keuntungan politik dari jabatan yang diembannya.
.jpg "Bosannya LeBron Bertemu Nuggetts di Playoff NBA")
.jpg "Sakit Punggung Dapat Dipicu Stres")
.jpg "Liverpool Tersingkir Dari Liga Europa")
