SHARE

istimewa

Dengan demikian, seluruh pihak harus memegang teguh budaya gotong royong dalam mengentaskan stunting. Bila berhasil mengentaskan stunting sebagai sumber utama masalah, maka penduduk bangsa bisa menjadi berkualitas tidak hanya secara fisik tetapi juga bisa diinvestasikan secara non-fisiknya (kemampuan diri).

Pemerintah pada tingkat Pusat sudah menjalankan sejumlah upaya yang berpegang teguh pada Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting serta Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI).

Di antaranya membuat tim percepatan penurunan stunting (TPPS) dan Satuan Tugas (satgas) stunting yang akan mengawal kesehatan keluarga dan mewajibkan anggaran pemerintah daerah memasukkan rincian dana untuk mengatasi stunting.

Sayangnya di samping upaya itu, BKKBN menemukan bahwa pemberian bantuan makanan bagi ibu hamil dan makanan pendamping bayi di beberapa daerah dari pemerintah belum sampai ke tangan keluarga yang membutuhkan.

“Tapi satu yang perlu kita ingat, adakah makanan yang kita sampaikan pada ibu dan bayi? Yang sudah sampai ke dalam mulut mereka? Saya menemui beberapa belum sampai,” ucap dia.

Hasto meminta pada semua pemerintah daerah untuk memeriksa permasalahan itu kepada dinas-dinas kesehatan untuk memastikan bahwa pemberian makanan bergizi seperti biskuit terfortivikasi telah sampai kepada keluarga yang berisiko tinggi terkena stunting.

“Yang paling akhir serapan DAK BOKB di kabupaten/kota masih sangat rendah. Kami mohon dipercepat penyerapan anggaran dari BKKBN di dinas KB, itu biasanya bukan dalam bentuk fisik umumnya non-fisik dan ini menyentuh langsung pada keluarga,” ujar dia.

Halaman :
Tags
SHARE